Konfirmasi Pesan WhatsApp, Kata Aryadi: Pengurus Inti APDESI Yang Ngajak Beliau Ketemu??

Konfirmasi Pesan Whatsapp, Kata Aryadi: Pengurus Inti Abdesi Yang Ngajak Beliau Ketemu??
Aryadi Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (ABDESI) Kabupaten Kepulauan Anambas saat diwawancarai sejumlah media di kantor Bupati.

Liputanesia, Anambas – Beredar kabar di kota Tarempa aparatur desa akan mengelar aksi demo ke kantor Bupati yang berujung dengan aksi damai setelah tuntutan APDESI disetujui Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas.

Hal ini dijelaskan Aryadi Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) melalui konfirmasi pesan WhatsApp pada Senin (25/7) pukul 16.35 Wib dini hari kepada wartawan Liputanesia.co.id, dan ini jawabannya.

Bacaan Lainnya

Wartawan, Assalamualaikum Wr Wbk. Ijin pak kades. Saya dapat informasi, dari Jum’at semalam, seluruh desa akan berunjuk rasa, terus saya dapat tambahan, sekda pada Jum’at itu memangil pak kades untuk menemui nya.

Pertanyaan benarkah ? Dan apakah Bisa dijelaskan pak. Terimakasih.

Aryadi menjawab, Tidak bg…kami dari pengurus inti APDESI yg ngajak beliau ketemu 🙏🙏

Lanjut wartawan, Baik pak kades. terus apa lanjutan hari ini di kantor bupati.

Ada pertemuan apa pak.

Sambung ketua APDESI, Acara sosialisasi tentang hukum bg 🙏🙏

Lanjutnya lagi, Acara dari Dinsos bg 🙏🙏

Kemudian wartawan inipun kembali menanyakan. Baik pak, bapak kan ketua APDESI apa lanjutan terhadap masalah gaji aparatur desa yang belum juga dibayar…apa tanggapan bapak dan apakah berkaitan dengan stetmen saat di wawancarai di kantor bupati oleh sejumlah media ” tuntutan tentang siltap”

Iapun kembali membalasnya, Siap bg…kami lagi melakukan hal ini bg… semoga ade hasil nye 🙏🙏,” pesan WhatsApp Aryadi kepada Wartawan liputanesia.co.id.

Setelah konfirmasi pesan WhatsApp disampaikan, dikutip dari pemberitaan Mandalapost.co.id bahwa.

Ketua APDESI Kepulauan Anambas menepis dugaan adanya intervensi kepihaknya untuk mengelar aksi damai di kantor bupati dan BKD setempat.

Aryadi,” Tidak ada intervensi kabupaten dan saya tidak mau intervensi,” tegasnya.

Aryadi menjelaskan, setelah mengeluarkan stetmen di salah satu media menerangkan APDESI bersama perangkat desa akan mengelar aksi damai, lalu pemerintah daerah langsung memberikan respon.

“Saya tak bisa memastikan ada atau tidak ada aksi, karena hari ini kami lihat perkembangan jalannya pemerintahan ini da aksi kan, Karena ada tuntutan kami yang sudah disetujui Pemda bahwa pembayaran Siltap (Penghasilan Tetap) dibayarkan sebulan sekali,” tuturnya.

Aryadipun mengatakan, baru mulai hari ini dia akan menyampaikan informasi tersebut ke seluruh Desa di Kepulauan Anambas.

“Makanya disini saya membutuhkan penyampaian saya melalui para kades di Anambas untuk sampaikan ke aparatur desa hingga RT dan RW masing-masing. Insyaallah gaji kita sebulan sekali akan diakomodir,” ucapnya.

Sementara itu, Kades Payalaman Acok Baso, menyayangkan batalnya aksi damai menyuarakan aspirasi aparatur desa di kantor Bupati Kepulauan Anambas dan BKD Apalagi menurutnya, keputusan itu dilakukan mendadak dan belum ada pemberitahuan.

“Harusnya yang tadinya sudah terencana dan disampaikan itu ya ditindaklanjuti. Kalau ada pembatalan ya dikasih tau,” tutupnya.

Diungkapkan Acok, pada Sabtu (23/7) dirinya mendapatkan undangan fasilitas Pemerintah Desa.Namun, undangan itu diberitahukan secara mendadak dan belum ada pemberitahuan.

“Jadi nampak seolah ada intervensi, ada tekanan. Sementara APDESI ini kan sebagai jembatan para kepala desa dengan pemerintah. Sebelum hari H saja dinyatakan tak jadi, ini jadi tanda tanya. Tetapi saya berfikir positif saja,” tuturnya.

Masi diungkapkan Acok,mandeknya penyaluran ADD Tahap ini sangat berdampak bagi jalannya pemerintahan desa, terutama pada pelayanan masyarakat.

“Gaji 4 bulan belum terima, Dengan penyaluran ini paling banyak 2 bulan baru bisa di bayar, karena ada operasional kantor juga,” ucapnya.

“Misalnya kita tak ada kertas, macam mana kita mau urus surat kalau kertas tak ada, kalau listrik tak ada bagaimana kita mau hidup komputer. Macam laporan BLT inikan harus kita selesaikan, sementara dari DD ini tak boleh diambil untuk operasional,” tambah Acok.

Pos terkait