Tidak Transparan, Kepsek SMKN-4 Tanjungpinang Kangkangi UU No 14 Tahun 2018 Terkait Dana Bos

Tanjungpinang
SMKN-4 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Liputanesia, Tanjungpinang – Peranan Kepala sekolah adalah merupakan sosok pendidik, pengelola, penganmidtrasi, penyedia, pemimpin, pengusa dan pencipta iklim yang disesuaikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Rabu (13/4/2022).

Sekolah juga tempat proses belajar mengajar bagi para generasi penerus bangsa ini untuk menimba ilmu pendidikan, dari mulai sejak tingkat Sekolah Dasar, SMP, SMA, SMK maupun sampai ke tingkat penguruan tinggi.

Bacaan Lainnya

Tapi akhir-akhir belakangan ini, sekolah juga sempat menjadi perhatian khusus bagi wali murid yang notabenenya sebagai masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah bersama Komite.

Kepsek Smkn-4 Tanjungpinang
Sulasmi S.pd, Kepala Sekolah Smkn-4 Kota Tanjungpinang.

Adapun kegiatan yang dibeberkan salah satu wali murid yang tak ingin menyebutkan namanya kepada Wartawan ini di kompleks Bintan Center kilo meter 9 menjelaskan tentang pengunaan dana bos dan dana komite yang tidak transparan.

Seperti: Rincian Kegiatan Anggaran Sekolah atau yang disingkat dengan (RKAS), Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan, Pembelian Alat-alat Perlengkapan Sekolah, Pembayaran Gaji Guru Honorer atau PTT serta laporan pengunaan uang SPP sekolah.

Berbeda hal nya dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN-4) Kota Tanjungpinang secara terang-terangan telah mengangkangi UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada Wartawan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 F.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomer 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa, Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Sulasmi S.Pd, Kepala sekolah SMKN-4 Kota Tanjungpinang seakan alergi menemui Wartawan untuk memberikan klarifikasi pertanyaan terkait pengunaan dana bos dan dana komite, sehingga akhirnya Wartawan ini diarahkan agar menemui pihak humas sekolah untuk lebih jelas apa yang akan ditanyakan?

Amirul Mukminin selaku pihak humas sekolah pada (24/3) lalu mengatakan bahwa.

“Kepala sekolah sedang ada rapat, mungkin besok bisa kembali lagi kesini, namun apakah ibu kepala sekolah mau menemui atau tidak, saya belum bisa memastikan,” jawab humas pihak sekolah seakan enggan memberikan keterangan banyak terkait dana bos.

Sejak berdirinya SMKN-4 pada tahun 2008 silam, Sulasmi S.Pd adalah Kepala SMKN-4 Tanjungpinang yang ke 3 mengawali kariernya di dunia pendidikan pada tahun 1994 menjadi guru matematika di SMKN-1 dan selanjutnya menjadi Wakil kepala urusan kurikulum di SMKN-1 Tanjungpinang sampai Juli 2013.

Kemudian Sulasmi S.Pd diangkat menjadi kepala SMKN-4 sejak tahun 2013 hingga kini, selama 8 tahun menjabat, Sulasmi belum pernah dirotasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang kerap tertutup terhadap Wartawan.

Padahal masa penugasan kepala sekolah diatur pada pasal 12 Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 ayat 1 sampai dengan ayat 8 adalah sebagai berikut:

Ayat 1.

Penugasan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan dengan sistem periodisasi.

Ayat 2.

Setiap periode jabatan kepala sekolah dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun.

Ayat 3.

Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama kepala sekolah dapat diperpanjang masa tugasnya paling banyak 3 (Tiga) kali masa jabatan.

Ayat 4.

Masa jabatan kepala sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling lama 2 (Dua) masa jabatan atau 8 (Delapan) tahun.

Ayat 5.

Masa jabatan kepala sekolah berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja dilakukan setiap tahun dengan predikat minimal “baik,”

Ayat 6.

Jika hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai predikat “Baik.” Maka kepala sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya.

Ayat 7.

Kepala sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya ditugaskan kembali sebagai guru.

Ayat 8.

Penugasan Kembali sebagai guru dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru. Oleh sebab itu, jabatan kepala sekolah memiliki batas waktu atau periode. Setiap periode kepemimpinan kepala sekolah adalah 4 tahun dan paling lama 3 tahun periode atau 12 tahun.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada dari pihak sekolah yang dapat dihubungi, meskipun Wartawan ini telah menyampaikan pesan WhatsApp kepada kepala sekolah untuk dapat dikonfirmasi lebih lanjut.

Pos terkait