Keluhan Warga di Tolak!! DPRD Anambas: Kalau Untuk Curhat Oke-Oke Aja, Kami Tidak Ada Wewenang Kesitu

Keluhan Warga Di Tolak Dprd Anambas
Jumari Warga Masyarakat pesisir Usia (50) tahun Desa Temburun Kecamatan Siantan menggunakan jeket hitam.

Liputanesia.co.id, Anambas – Jumari Warga Masyarakat pesisir Usia (50) tahun Desa Temburun Kecamatan Siantan, harus menelan pahit setelah keluhan pengaduan yang ia laporkan diduga di tolak dan tidak ditanggapi oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (18/3/2022).

Berbagai pihak telah dilaporkan Jumari, lahan seluas 500 meter persegi tujuh (7) tahun yang lalu, dulunya dipenuhi tumbuhan hutan mangrove tempat Habitat ikan karang dan Ekosistem bawah laut yang dilindungi.

Bacaan Lainnya

Kini lahan miliknya diduga telah diserobot, dibabat dan dimanfaatkan tanpa izin oleh PT Putera Bentan Karya untuk dijadikan pelabuhan Jeti bongkar muat alat berat Pengolahan Aspal yang sudah berpindah tangan ke PT Rancang Bangun Mandiri.

Whatsapp Image 2022 03 18 At 01.45.45
@Liputanesia

Sebelumnya pada Rabu (9/3) seminggu yang lalu, Jumari telah mengadukan persoalan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Alhasil, meski pengaduan dapat diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPRD di ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun sayang, keadilan yang diharapkan Jumari (50) kepada wakil rakyat yang memiliki fungsi sebagai kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah dan masyarakat diduga di tolak mentah-mentah oleh DPRD Anambas.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi III DPRD, Imbran kepada Wartawan liputanesia.co.id melalui sambungan via telpon WhatsApp.

“Kalau masalah RDP itu tentang hasil itu tentang sengketa lahan, tentu kalau rapat di DPRD itu, jelas-jelas tidak ada hasil nya.”

“Soal nya bukan arah nya kesitu…., Kalau untuk curhat, bagi-bagi pendapat, saran masukan oke-oke aja, kalau untuk memutuskan kesitu kami tidak ada wewenang kesitu,” kata Ketua Komisi III DPRD Anambas.

Saat ditanyai apa fungsi DPRD terhadap keluhan dan laporan pengaduan masyarakat, Imran menegaskan.

Fungsi kita itu khususnya,” legislasi anggaran dan pengawasan, diantaranya pengawasan dilaporan itu, tapi yang pas nya itu ke Pemerintah.”

Whatsapp Image 2022 03 18 At 01.45.46
@Liputanesia

“Kita tidak menyarankan, kita memberi masukan-masukan, itulah fungsi kita sebagai pemberi masukan, pendapat supaya diselesaikan secara musyawarah tanah lahan itu,” ujarnya.

Ia menambahkan,” Komisi III DPRD hanya menampung dan memberi masukan, kalau untuk kebijakan dan keputusan itu tidak ada diranah kita, keputusan itu ya ranah pemerintahan,” sebutnya.

Selesai di kecamatan,” di Desa sudah kita sarankan kemarin, silahkan kalau tak selesai, Intinya buat musyawarah dulu, musyawarah berkali-kali, tak sesuai juga ya mana baik abang-abang ajalah mau dibawak kemana,” pungkas Ketua Komisi III DPRD. Imbran, menutup telpon WhatsApp yang ia terima.

T4z

Pos terkait