IMKL Mendukung Pengadilan Negeri Tanjungpinang Memproses Temuan Tindak Pidana DLHK Kabupaten Lingga

Imkl Mendukung Pengadilan Negeri Tanjungpinang Memproses Temuan Tindak Pidana Dlhk Kabupaten Lingga
Ketua Umum IMKL Tanjungpinang, Alfi Riyan Syafutra, Minggu (13/2/2022).

Liputanesia.co.id, Lingga – Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL) Mendukung Pengadilan Negeri Untuk Tetap Menindak Temuan Tindak Pidana Lingkungan dan Kehutanan sesuai dengan temuan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) tim GAKKUM terkait pertambangan di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Minggu (13/2/2022).

Ketua Umum IMKL Tanjungpinang, Alfi Riyan Syafutra mengatakan, Yang namanya tindak pidana Lingkungan Hidup harus di tegakkan, karena ini bukan bicara masalah yang simple akan tetapi kompleks, terkait kehidupan masyarakat, dan kondisi Lingkungan yang harus di jaga, pelanggar lingkungan hidup harus bertanggung sesuai dengan UUPLH, jangan sampai lingkungan rusak.  Untuk itu IMKL Tanjungpinang tetap konsisten untuk tetap menjaga dan mengawal persoalan –  persoalan lingkungan khususnya di Kabupaten Lingga.

Bacaan Lainnya

Kemudian, adanya dugaan kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan mineral di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembiaran lahan pasca tambang tanpa reklamasi, serta pembuangan limbah yang dapat merusak lingkungan hidup, serta dugaan pemegang IUP yang melanggar aturan dan kaidah pertambangan turut menjadi permasalahan di Kabupaten Lingga.

Untuk itu, Alfi Riyan pun menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti  sampai ke Nasional. “Kami akan menindak lanjuti perkara – perkara ini ke Nasional apalagi terkait aktivitas pertambangan di Kabupaten Lingga yang melanggar regulasi dan merusak,” tegasnya.

Alfi Riyan mengatakan di didaerah saya, sangat beredar informasi terkait maraknya pertambangan yang ada di Kabupaten Lingga dan hari ini sudah ada yang menjadi temuan GAKKUM Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan lantaran pengelolaan lingkungan hidup yang amburadul, serta ada dugaan tidak adanya izin penggunaan lahan, ia menilai hal itu sangat melanggar Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 angka 1 ke-1 KUHPidana “Hal ini sangat melanggar undang – undang harus ditindak tegas,” pungkasnya.

Pos terkait