Anggaran Minim, Komisioner Sampaikan Kendala Terkait Komisi Informasi Publik (KIP) Kepri

Img 20210612 Wa0034
Drs H Nadim Djuhari, Kamis (15/4/2021).

,liputanesia.co.id, Tanjungpinang – Komisioner Komisi informasi Publik (KIP) Provinsi kepulauan Riau, Drs Imanuddin Attas, minim nya Anggaran disebabkan monitoring dan evaluasi yang di programkan tidak maksimalkan secara menyeluruh, Terkait pelayanan informasi. sejak satu tahun belakangan ini, Kamis (15/4/2021).

Kalau melihat kebelakang, sebagai agenda tahunan. monev sekali, terhadap pelayanan badan publik. terutama di kabupaten/kota, banyak permintaan dan menanyakan penilaian di komisi informasi publik (KIP) Kepri.

Bacaan Lainnya

Menurut penjelasan Drs H Nadim Djuhari (Komisioner) penilaian itu penting untuk anggran kabupaten/kota. karena indikator yang dibutuhkan, mengenai keterbukaan informasi publik itu. harus disampaikan Sampai ke tingkat pusat, agar kabupaten/kota dapat menerima informasi dengan baik.

Dan teryata, dengan anggaran yang terbatas itu, (KIP) terkendala anggaran, dikarenakan covid-19. sehingga informasi publik itu sendiri, banyak kekurangan dan juga banyak disesalkan, bagi yang membutuhkan informasi oleh suatu badan.

Apalagi saat ini, keterbatasan anggaran sendiri, mengakibatkan Komisi informasi Publik (KIP) provinsi kepulauan Riau, harus mengalami kesusahan, apabila keinginan informasi harus dijalankan secara efektif.

Sehingga badan atau lembaga yang meminta informasi tersebut, menjadi kecewa. disebabkan keterbatasan itu. apalagi saat ini, provinsi, hanya mengangarkan 1, milyar saja, sebagai pelaksanaan kinerja.

Akhirnya, mau tidak mau (KIP), harus menyesuaikan semampu nya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik, agar dapat terpenuhi keinginan, bagi yang menginginkan informasi

Kebetulan,” sejak berdirinya, dari tahun 2010 di komisi informasi publik (KIP) ini. Saya sudah berkerja disini. Mengenai anggran memang terjadi penurunan yang sangat derastis, yang dulunya anggaran sampai 3,5 milyar disetiap ada kasus. sehingga hampir tidak ada kendala, Terkait Informasi Publik. bahkan (KIP) sendiri, sering membuat program edukasi ke kampus-kampus, untuk Melakukan sosialisasi,” ungkap komisioner.

Lebih lanjut Djuhari, memaparkan. bahwa,” hampir lima tahun belakangan ini, anggaran hanya sekitar 1 milyar, dan itupun tak sampai. terkadang, kalau pada saat kita sidang, sering terkendala, padahal itu suatu tututan, untuk menyelesaikan sengketa. karena itu, satu kewajiban kita, yang harusnya segera dilaksanakan, namun terkadang kita juga terkendala, sehingga sidang harus sampai dua bulan, baru bisa kita jalankan,” pungkas Djuhari komisioner pada Rabu (14/04) kepada liputanesia.co.id.