 |
| Walikota Blitar Syauqul Muhibbin Didampingi Istri, Wawalikota Blitar Elim Tyu Samba Bersama Peserta Bimtek Antikorupsi KPK, Rabu (16/4/2025)/Liputanesia.co.id/Foto: Faisal Nur Rachman. |
Walikota Blitar Syauqul Muhibbin (Mas Ibbin) didampingi istri, Kharisa Rizqi Umami, Wakil Walikota Blitar Elim Tyu Samba, Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono bersama para kepala dan petinggi OPD, camat dan lurah mengikuti acara ini.
Saat konferensi pers seusai acara, Mas Ibbin menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan KPK dalam upaya menjadikan Blitar sebagai Kota Antikorupsi.
"Ini adalah momen penting bagi kami di Kota Blitar. Dengan adanya bimbingan teknis dan pendampingan dari KPK, kami semakin yakin bahwa Kota Blitar bisa menjadi contoh kota yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ujar Mas Ibbin.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk keluarga ASN dan pelaku usaha. Sehingga menurutnya tidak bisa hanya mengandalkan satu-dua orang saja. Perubahan besar katanya harus dimulai dari keluarga, dari rumah, dari hal-hal kecil yang jujur dan konsisten.
Mas Ibbin berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremonial semata, melainkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang sadar hukum.
“Kalau kita ingin Blitar menjadi kota hebat di tahun 2025, maka kita harus mulai dari sekarang, bersama-sama, menjaga integritas,” tukasnya.
Pelaksana harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK Friesmount Wongso menegaskan, pentingnya peran serta keluarga dan dunia usaha dalam menciptakan budaya antikorupsi.
“Kegiatan ini tidak hanya fokus pada aparatur sipil negara, tetapi juga melibatkan keluarga terutama pasangan pejabat, agar bisa menjadi alat pengawasan di lingkungan rumah tangga masing-masing,” ujar Friesmount.
Ia juga menyoroti fenomena gaya hidup hedonis yang dapat menimbulkan kecurigaan publik dan berdampak negatif terhadap integritas pejabat publik.
“Kita sudah melihat banyak kasus yang melibatkan keluarga pejabat, baik dari segi perilaku maupun penggunaan harta yang mencolok,” imbuhnya.
KPK berharap agar pelaku usaha tidak tergoda untuk menyuap atau mencoba memengaruhi pejabat publik demi kepentingan proyek.
“Kami ingin dunia usaha di Blitar menjalankan bisnisnya secara sehat, tanpa gratifikasi ataupun suap kepada siapa pun, termasuk anggota DPRD,” tegasnya.
Dalam kegiatan ini, KPK juga mengajak para pejabat untuk menunjukkan integritas mulai dari rumah tangga.
“Ibu rumah tangga, sebagai istri dan ibu dari anak-anak, punya peran luar biasa dalam membentuk nilai-nilai antikorupsi dalam keluarga,” paparnya.
Selanjutnya, pihak KPK menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.
“Terima kasih kepada teman-teman di Blitar yang terus berupaya menjadikan kota ini bersih dari korupsi. Ini harus menjadi catatan penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas," pungkasnya.
.png)
