 |
| Walikota Blitar Syauqul Muhibbin dan Wakil Walikota Blitar Elim Tyu Samba Hadiri FKP RPJMD Kota Blitar 2025-2030, Kamis (13/3/2025)/Liputanesia.co.id/Foto: Pemkot Blitar. |
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I memaparkan sejumlah program yang menjadi fokus dalam 100 hari kerja.
Beberapa program yang menjadi prioritas dalam 100 hari kerja tersebut meliputi Sarapan Bareng Walikota Blitar, Kencan SAE, Car Free Day Kota Blitar Sehat Bazar UMKM, Parenting Pola Asuh Anak, Asupan Gizi bagi Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita, BERKAT SAE (Berbagi Nutrisi untuk Lansia Prioritas), Beasiswa Berprestasi, SAE Ramadan Festival, Mas Walikota Ngajak Blonjo Anak Yatim Piatu, Kreasi Millennial Cahpreneur SAE, Lebaran SAESTU, Balik Gratis SAE, Fasilitas Publik SAE, dan sebagainya.
Menurut Walikota Blitar Mas Ibin, forum ini menjadi ajang bagi pemerintah daerah untuk mendalami serta menjaring aspirasi masyarakat.
Prioritas utama dalam RPJMD 2025-2030 yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan yang layak, peningkatan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal, serta pemberian bantuan berupa pelatihan kerja.
"Kami memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pendidikan melalui pola bantuan serta pelatihan kerja. Kami juga akan membantu warga dalam mencari pekerjaan dan menyelesaikan pendidikan mereka," ujar orang nomor satu di Kota Blitar tersebut.
Kepala Bappeda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan selama lima tahun ke depan.
Forum ini juga berfungsi sebagai wadah koordinasi berbagai pihak dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.
Terdapat beberapa issue pembangunan yang menjadi fokus Pemerintah Daerah.
Diantaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengurangan jumlah pengangguran terbuka.
"RPJMD ini membahas arah kebijakan pembangunan daerah, strategi pembangunan, kebijakan umum, serta program kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," terangnya.
Turut hadir mendampingi Walikota Blitar, yakni Wakil Walikota Blitar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Blitar, kepala Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Camat, Lurah, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.
(ADV)
.png)
