 |
| Ilustrasi Hewan Ternak Sapi, Kamis (2/1/2025)/Liputanesia.co.id/Foto: Faisal Nur Rachman. |
Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Nanang Miftahudin, mengatakan kondisi ini menurutnya sudah bisa dikatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Namun demikian, situasi KLB ini yang berwenang menetapkan adalah pemerintah pusat bukan dari pemerintah daerah. KLB itu dikatakannya juga menyusul naiknya jumlah hewan yang terkena PMK.
"Pada kasus PMK pada Desember 2024 jauh meningkat dibanding awal 2024 apalagi 2023. Karena program vaksinasi berjalan dengan maksimal, sedangkan mulai April 2024 kemarin pelaksanaan vaksinasi merosot tajam," kata Nanang, Kamis (2/1/2025).
“Terutama karena sama sekali tidak didampingi biaya operasional, makanya dimasukkan kondisi darurat,” lanjut dia.
Dinas Peternakan Provinsi Jatim pada Senin (30/12/2024), saat melaksanakan rapat darurat, mengusulkan perubahan status di Jawa Timur.
Penentuan penetapan wabah PMK atau perubahan status, dari tertular menjadi wabah PMK agar bisa mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Nanang menyampaikan, sejak awal Desember 2024, kasus PMK yang menyerang ternak sapi di Kabupaten Blitar kembali meningkat. Dari data sementara, sampai terakhir 31 Desember 2024 total ada 315 kasus dan 235 ekor ternak sapi yang positif PMK.
"Di mana 35 ekor sudah sembuh, serta 30 ekor sapi mati dan 15 dipotong paksa," ungkapnya.
Peningkatan ternak sapi yang positif terserang PMK, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Kasus ini menyerang ternak sapi yang terutama belum pernah divaksin, atau tidak jelas sudah atau belum divaksin.
“Karena ternak baru dibeli atau didatangkan dari luar daerah, sehingga Disnakkan melakukan beberapa langkah pencegahan. Seperti melakukan pemeriksaan ketat ternak sapi di Pasar Hewan, kalau diketahui sakit dengan gejala mirip PMK diminta untuk dibawa kembali dan diobati sampai sembuh,” jelasnya.
.png)
