 |
| Konsolidasi BEM se Banten membahas 100 hari kerja kabinet merah putih, Kamis (23/1/2025)/Liputanesia.co.id/Foto: Abdul Rahman. |
Dalam rangka menjalankan perannya sebagai penyambung aspirasi masyarakat, BEM Banten menyampaikan kritik tajam terhadap semua kebijaka yang dianggap tidak pro-rakyat dan cenderung memperburuk kondisi sosial-ekonomi.
Sekretaris jenderal BEM Banten, Geri wijaya, menyatakan, bahwa dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih, telah muncul berbagai kebijakan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami melihat banyak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, melainkan lebih condong pada kepentingan elite dan korporasi. Ini adalah alarm bagi kita semua untuk terus melakukan pengawalan,” ungkapnya.
Selain itu, BEM Banten, menegaskan, sikap tegas dalam menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Reklamasi PIK 2. BEM menganggap proyek ini sebagai ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.
BEM Banten, menilai bahwa reklamasi ini hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara nelayan dan masyarakat lokal terancam kehilangan mata pencaharian serta menghadapi resiko kerusakan lingkungan yang masif.
"Kami menolak keras PSN PIK 2, karena proyek ini tidak mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang sangat besar. Pemerintah harus berpihak pada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada lingkungan pesisir, bukan pada proyek yang hanya menguntungkan kelompok tertentu," ujarnya.
Dalam waktu dekat, BEM Banten akan menggelar diskusi publik dan aksi besar besaran untuk menyuarakan problematika yang ada di Banten dan mengevaluasi 100 kerja kabinet merah putih.
BEM Banten mengambil langkah ini sebagai bentuk perjuangan untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar oleh pemerintah.
“Kami mengajak seluruh BEM se BANTEN, untuk bergandengan tangan dan bersama dalam mengawal kebijakan pemerintah dan menolak proyek-proyek yang merugikan rakyat. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia,” tegasnya.
.png)
.png)
