 |
| MaKes PPA-PWA NTB dan Dit. UPL Kemenkes saat melakukan edukasi pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan di NTB, Kamis (8/8/2024)/Liputanesia/Foto: MaKes PPA-PWA-Rio. |
Membuka acara secara resmi melalui zoom (virtual), Ketua MaKes PPA Warsiti menuturkan, penghapusan praktik sunat perempuan bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan menghilangkan praktik yang dinilai dapat membahayakan kesehatan reproduksi.
Dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada Dit. UPL Kemenkes yang telah memberikan kepercayaan bermitra dengan Aisyiyah dalam upaya pencegahan P2GP dan berharap kepada para kader setelah mengikuti orientasi agar melakukan edukasi ke masyarakat sasaran secara maksimal dan berkesinambungan. "Sehingga upaya pencegahan P2GP di NTB secara perlahan dapat dikurangi bahkan di eliminasi," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2024).
Menurut Warsiti, penggalangan komitmen dan orientasi kader ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Aisyiyah mulai dari pusat, wilayah, daerah sampai cabang dan ranting dalam pencegahan praktik P2GP/sunat perempuan di Indonesia.
Warsiti menuturkan, kegiatan ini tidak hanya diselenggarakan di NTB, namun juga dilaksanakan di Sumatera Barat (Sumbar) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Pemilihan ke-3 provinsi ini didasarkan pada data termasuk sepuluh besar Provinsi tertinggi dengan kasus praktik P2GP di Indonesia.
Setelah pemaparan materi oleh para narasumber dilakukan pembacaan naskah komitmen dipimpin oleh Perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB dilanjutkan dengan penandatangan komitmen oleh peserta dari Dinkes, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (P2AKB), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Ormas dan perwakilan Organisasi Profesi dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
"Adanya penandatanganan komitmen ini merupakan wujud dan bagian dari dukungan pemerintah dan pihak terkait untuk pencegahan praktik P2GP di NTB," ungkapnya.
Lebih lanjut, Warsiti mengharapkan, program ini bisa menjadi pemicu bagi Kabupaten/Kota yang tidak menjadi lokus di NTB dengan cara mereplikasi model yang dilaksanakan oleh kader di 3 Kabupaten/Kota (Mataram, Lombok Timur dan Lombok Barat), diharapkan arahan dan bimbingan dari MaKes PWA NTB.
Dia mengingatkan, keberhasilan dari sebuah program dalam menjalankan implementasi di lapangan tidak lepas dari adanya monitoring dan evelauasi, baik selama dalam perjalanan maupun sesudah selesai kegiatan dilaksanakan agar diketahui perkembangan, hambatan dan target capaian yang telah ditetapkan.
"Untuk itu, MaKes PWA NTB diharapkan selalu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada semua kader dalam implementasinya di lapangan," kata dia.
Selanjutnya, dilakukan penyematan pin komitmen pencegahan P2GP/Sunat Perempuan kepada seluruh Kader P2GP oleh Wakil Ketua MaKes PPA.
Selain materi utama dari para narasumber peserta pelatihan juga dibekali dengan teknik edukasi langsung dan teknik edukasi melalui media sosial (medsos) WhatsApp Group (WAG), InstaGram (IG), TikTok dan FaceBook (FB) dengan sasaran khusus Remaja, Pasangan Usia Subur, tokoh adat dan Masyarakat pada umumnya.
Peserta juga belajar tentang cara penggunaan perangkat media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang dibuat oleh MaKes PPA.
20 Kader yang telah dilatih akan melakukan edukasi langsung kepada masyarakat sasaran baik individu maupun kelompok juga edukasi tidak langsung melalui media sosial yang dimilikinya (WAG, IG, Tiktok dan FB).
Sebagai bekal untuk edukasi selain mendapatkan materi dari para narasumber, kader juga dibekali media KIE berupa leaflet dan e-Flyer yang dapat dipergunakan oleh masing-masing kader dalam melakukan edukasi.
Penggalangan komitmen pencegahan P2GP diikuti oleh peserta perwakilan dari dinas terkait, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi Kesehatan, pimpinan amal usaha Muhammadiyah/Aisyiyah dan PWA NTB. Peserta orientasi kader sebanyak 20 orang berasal dari 3 Kabupaten/Kota yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini juga diikuti lebih dari 150 peserta secara daring dari berbagai profesi, akademisi dan para pemangku dan pemerhati kebijakan.
Turut hadir Ketua MaKes PWA NTB Nurul Qiyaam dan Ketua PWA NTB Shofia Rawiana. Selama pelatihan peserta mendapatkan materi dari para narasumber yaitu Ketua Tim Kerja Kesehatan Kelompok Rentan/Dit. UPL Kemenkes RI Astuti tentang “Kebijakan Pencegahan Praktik P2GP”. Materi tentang “Pandangan dan Putusan Tarjih tentang P2GP” disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah Koordinator Bidang Majelis Tabligh dan Ketarjihan Siti Aisyah.
Dilanjutkan, Kepala Bidang Kesmas Dinkes NTB I Gusti Ayu Astiti Dewi tentang “Gambaran Praktik P2GP di NTB”, dan Ketua Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia (POGI) Agus Rusdhy Hariawan Hamid menyampaikan “P2GP ditinjau secara medis dan pengaruhnya terhadap masa depan keluarga".
Berikutnya, Wakil Ketua MaKes PPA Chairunnisa memaparkan tentang Gerakan Aisyiyah Sehat (GRASS) dan Peran Kader dalam Pencegahan P2GP, terakhir adalah pemberian materi Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang harus dibuat oleh setiap kader untuk diimplementasikan di masyarakat dibimbing oleh Pitut Aprilia Savitri dan Rosyidah dari MaKes PPA.
(Rio Ardian)
