Pemerintah Siap Kuncurkan Rp71 Triliun Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran

Konferensi Pers RAPBN 2025/Liputanesia/Dok. Peluangnews-Hawa.

Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, jajaran pemerintahan Presiden Jokowi dan pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menyepakati anggaran untuk program makan bergizi gratis mencapai Rp71 triliun untuk 2025.

“Pada prinsipnya beliau (Prabowo) telah memahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di dalam rapat, termasuk salah satunya terkait dengan hubungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan, yaitu Program Makan Bergizi Gratis yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar Rp 71 triliun,” ungkap Airlangga.

Selain itu, ia mengatakan, presiden terpilih, Prabowo Subianto juga telah menyepakati tentang asumsi makro yang masih dibahas dengan DPR hingga saat ini.

“Dalam rapat tersebut, Bapak Presiden terpilih dan pemerintah hari ini, pemerintah sekarang, telah sepakat dengan besaran makro yang masih ada dalam tahap pembahasan bersama dengan DPR,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa anggaran makan bergizi gratis pada tahap awal sebesar Rp 71 triliun tersebut tidak akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bengkak.

Hal ini dikarenakan, menurutnya, anggaran itu telah masuk ke dalam rentang postur Rancangan APBN (RAPBN) 2025 yang telah disepakati sebesar 2,29% sampai dengan 2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Bahkan, ia menjelaskan, defisit tersebut juga telah mempertimbangkan program unggulan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yaitu makan bergizi gratis bagi para pelajar.

“Jadi, angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen – 2,82 persen. Angka Rp71 triliun bukan merupakan on top, di atas itu, tetapi sudah di dalamnya dan akan kita masukkan saat menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024 mendatang,” jelas bendahara negara tersebut.

Apalagi, ia menilai, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang masih berjalan di DPR ini disusun dengan mengedepankan berbagai koordinasi dan konsultasi bersama dengan tim dari presiden dan wapres terpilih.