Komisi II DPR RI Nilai Pembangunan IKN Masih Sesuai Target yang Ditentukan

Ilustrasi kantor kepresidenan di IKN/Foto: Dok.PUPR.

Jakarta - Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akhir-akhir mendapat perhatian yang besar dari masyarakat pasca mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN, dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

Mundurnya mereka menimbulkan bermacam asumsi dan spekulasi terlebih pengakuan Bambang bahwa dirinya sudah 11 bulan tidak menerima gaji. Diasumsikan bahwa proyek IKN dipaksakan, ketiadaan anggaran pembangunan, juga tidak ada investor yang bersedia berinvestasi di sana. Karena itu, banyak yang pesimistis proyek pembangunan IKN akan berhasil.

Sebaliknya proyek ini diprediksi akan mangkrak apalagi pemerintahan baru pimpinan Prabowo Subianto mendatang tidak akan melanjutkannya. Banyak diberitakan Prabowo menolak berkantor di IKN.

Namun, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai pembangunan IKN sejauh ini masih sesuai target dan bakal menjadi langkah penting bagi masa depan pemerintahan dan pembangunan RI.

Dia berpendapat mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN, dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, tidak akan berpengaruh terhadap penyelesaian IKN.

“Selama ini apa yang sudah dikerjakan oleh otoritas tersebut sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah,” kata Doli dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Menurut politikus Golkar itu, Tim Otorita IKN sudah terbentuk dengan cukup kuat sehingga berbagai program dan proyek di IKN dapat berjalan dengan baik. Sebagai wakil rakyat, dia memastikan bakal terus memantau proses pembangunan IKN.

Selain itu, kata dia, agenda Upacara Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang pun bakal menjadi momen penting untuk memastikan kelancaran pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

“Kita harus memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana dan target, demi suksesnya pemindahan ibu kota negara,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkantor di IKN sekitar akhir Juni atau awal Juli mendatang.

Basuki yang juga menjabat Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN itu merinci Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN setelah pasokan air baku tersedia.

Kementerian PUPR, kata dia, memastikan pembangunan Istana Negara, lapangan upacara, kawasan istana, dan Kantor Presiden tetap sesuai target serta diharapkan bisa selesai dan dapat dimanfaatkan untuk upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024 di IKN.

Basuki Hadimuljono mengungkapkan persiapan untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN secara keseluruhan dinyatakan siap.

“Secara keseluruhan sudah bisa dinyatakan siap, saya kira 90%. Nanti Juli Bapak Presiden RI akan ke IKN lagi untuk melakukan pengecekan final,” ujar Basuki, di Jakarta, Kamis (6/6/2024). []

(YRn)