 |
| Ketua MUI, Asrorun Niam Sholeh, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (13/3/2024)/Dok.BNPB. |
Ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang dinilai terjadi kecurangan, agaknya akan berlangsung melalui pengajuan hak angket DPR dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Masing-masing kubu capres-cawapres saat ini masih menunggu pengumuman resmi KPU RI siapa pemenang dalam pilpres lalu.
Meski pemenang yang akan diumumkan KPU sudah diprediksi pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Meski pemenang yang akan diumumkan KPU sudah diprediksi pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Namun, kekecewaan kubu pendukung nomor urut 1 dan 3 terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap akan menempuh dua jalur konstitusional tadi.
Menyikapi kondisi pasca pemilu lalu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menilai, silaturahmi antar partai politik (parpol) setelah masa Pemilu 2024 layak untuk dilakukan untuk menjaga kerukunan dan suasana tentram.
“Silaturrahim seluruh elemen untuk merajut kembali kebersamaan guna membangun bangsa secara bersama dengan semangat persatuan,” kata Asrorun dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Dia berharap masyarakat sudah saatnya kembali bersatu dan membangun bangsa setelah masa pemilu tahun ini.
“Hal tersebut harus dilakukan agar bangsa Indonesia tetap rukun dan aman di bawah kepemimpinan presiden dan wakil yang akan terpilih nanti,” tuturnya.
Asrorun berpandangan bulan Ramadan 1445 Hijriah merupakan momen yang tepat untuk kembali merajut silaturahmi antarpendukung pasangan calon ataupun partai politik yang sempat berseteru selama pemilu.
“Kita juga perlu menjaga suasana kondusif selama Ramadan ini dengan berperilaku jujur, disiplin dan kemampuan menjaga lisan,” ujar dia.
Dengan upaya itu, diyakininya suasana rukun antar kelompok massa akan terus terjaga bahkan setelah Ramadan nanti.
Hal seirama dikatakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Dia menilai bulan suci Ramadan harus menjadi momentum untuk meredam konflik dan perpecahan antar kelompok politik setelah masa pemilu 2024.
“Dalam hadits disebutkan bahwa agar puasa seseorang sempurna dan diterima oleh Allah hendaknya dia menghindari perkataan yang memecah belah, menggunjing, dan kotor,” kata Mu’ti dalam keterangan persnya.
Dia berharap semua pihak menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk menciptakan perdamaian antar kelompok. Selain itu Ramadan juga harus dijadikan momentum untuk membersihkan jiwa dari segala dosa serta sifat-sifat tercela.
“Hubungan antara sesama manusia yang selama Pemilu 2024 sempat rusak maka harus diperbaiki,” ujarnya.
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden RI, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
(YRn)
Menyikapi kondisi pasca pemilu lalu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menilai, silaturahmi antar partai politik (parpol) setelah masa Pemilu 2024 layak untuk dilakukan untuk menjaga kerukunan dan suasana tentram.
“Silaturrahim seluruh elemen untuk merajut kembali kebersamaan guna membangun bangsa secara bersama dengan semangat persatuan,” kata Asrorun dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Dia berharap masyarakat sudah saatnya kembali bersatu dan membangun bangsa setelah masa pemilu tahun ini.
“Hal tersebut harus dilakukan agar bangsa Indonesia tetap rukun dan aman di bawah kepemimpinan presiden dan wakil yang akan terpilih nanti,” tuturnya.
Asrorun berpandangan bulan Ramadan 1445 Hijriah merupakan momen yang tepat untuk kembali merajut silaturahmi antarpendukung pasangan calon ataupun partai politik yang sempat berseteru selama pemilu.
“Kita juga perlu menjaga suasana kondusif selama Ramadan ini dengan berperilaku jujur, disiplin dan kemampuan menjaga lisan,” ujar dia.
Dengan upaya itu, diyakininya suasana rukun antar kelompok massa akan terus terjaga bahkan setelah Ramadan nanti.
Hal seirama dikatakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Dia menilai bulan suci Ramadan harus menjadi momentum untuk meredam konflik dan perpecahan antar kelompok politik setelah masa pemilu 2024.
“Dalam hadits disebutkan bahwa agar puasa seseorang sempurna dan diterima oleh Allah hendaknya dia menghindari perkataan yang memecah belah, menggunjing, dan kotor,” kata Mu’ti dalam keterangan persnya.
Dia berharap semua pihak menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk menciptakan perdamaian antar kelompok. Selain itu Ramadan juga harus dijadikan momentum untuk membersihkan jiwa dari segala dosa serta sifat-sifat tercela.
“Hubungan antara sesama manusia yang selama Pemilu 2024 sempat rusak maka harus diperbaiki,” ujarnya.
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden RI, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
(YRn)
.png)
