Tingkatkan Koordinasi dan Pengawasan, Imigrasi Lhokseumawe Rapat TIMPORA

Kadiv Keimigrasian Aceh, Ujo Sujoto, bersama dengan Kakanim Kelas II TPI Lhokseumawe, Usman, saat rapat TIMPORA di Aula Kota Lhokseumawe, pada Kamis (29/02/2024)/Liputanesia/Dedi.

Lhokseumawe - Dalam upaya untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap orang asing, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Ujo Sujoto, bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi, Usman, dan jajaran, menggelar rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) pada Kamis (29/02/2024) di Aula Kota Lhokseumawe.

Rapat digelar bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar instansi terkait dalam pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah tersebut.

Kehadiran Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Aceh dalam rapat ini menandakan komitmen serius pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.

Dalam rapat ini, dibahas berbagai langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan, termasuk peningkatan pemantauan terhadap pemegang izin tinggal, pemutakhiran data kependudukan orang asing, serta peningkatan kualitas layanan dan pelayanan publik terkait imigrasi.

Kediv Keimigrasian Aceh, Ujo Sujoto, menyampaikan, pentingnya kerja sama antarinstansi dalam menangani isu imigrasi. "Kami mengharapkan bahwa rapat TIMPORA ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antarinstansi dalam pengawasan orang asing di Kota Lhokseumawe," ujarnya.

Rapat ini juga menjadi forum untuk berbagi informasi dan koordinasi antarinstansi terkait isu-isu terkini dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing yang tinggal atau berkunjung di wilayah tersebut.

Dengan dilaksanakannya rapat TIMPORA ini, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Kota Lhokseumawe dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat, ujar Ujo Sutojo saat pimpin rapat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Usman, dalam rapat mengharapkan agar koordinasi yang saat ini sudah baik dijalankan, dapat selalu ditingkatkan untuk pelaksanaan tugas.

Imigrasi juga memiliki program baru yaitu Pelaksanaan Pembentukan Desa Binaan Imigrasi yang nantinya tentu saja pasti akan sangat dibutuhkan koordinasi hingga di tingkat desa, tandasnya.

"Desa binaan imigrasi bertujuan untuk mencegah TPPO dan TPPM dengan memberikan edukasi dan penyebaran informasi terhadap masyarakat di desa - desa," tutupnya.