 |
| Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir/Liputanesia/Dok.Ist. |
Ormas Islam yang besar dan moderat tersebut tidak ingin terlibat dalam polemik itu. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, organisasi yang dipimpinnya bersikap netral terkait masalah angket.
“Ya, kami netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu,” kata Haedar usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat.
Meski begitu, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai dengan konstitusi.
Dia berharap ada rekonsiliasi kembali untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun ada akhirnya yaitu ada yang menang dan yang kalah.
“Semua pihak harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jemawa dan kalah jangan menjauhi diri. Lebih dari itu semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi,” kata Haedar.
Pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik. Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sesudah merdeka.
“Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan,” ujarnya
Haedar menuturkan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.
“Kami akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, mengakhiri.
(YRn)
.png)
