 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (25/1/2024). FOTO/Dok. Instagram Sri Mulyani. |
Pertemuan ini di tengah kabar bahwa Sri Mulyani akan mundur sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Saya berjumpa dengan @ketua_dprri Bu Puan Maharani @puanmaharaniri untuk berkonsultasi mengenai pergantian anggota Dewas LPI dari unsur profesional,” tulis Sri Mulyani di caption unggahan Instagramnya.
Turut dalam pertemuan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban.
Ani menyatakan melalui surat R-56/Pres/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023, Presiden telah menyampaikan dua nama kandidat anggota dewan pengawas tersebut kepada DPR untuk didiskusikan.
Menurut mantan Direktur Bank Dunia itu, sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP 74/2020 mengenai Lembaga Pengelola Investasi (LPI), konsultasi dengan DPR adalah wajib.
Sesuai arahan Mensesneg dalam surat nomor B-988/M/D-3/AN.01.00/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023, menkeu melakukan konsultasi.
Ani menuturkan bahwa LPI, yang terdiri dari dewan direktur dan dewas, harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar ahli di bidang mereka, sehingga proses pemilihannya harus dilakukan dengan benar.
Pertemuan Sri Mulyani di tengah isu akan mundurnya sejumlah menteri termasuk dirinya selaku menteri keuangan, terakhir Mahfud MD yang sudah menyatakan akan mundur.
Isu ini muncul setelah Faisal Basri, ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), meminta menteri-menteri kabinet Presiden Jokowi mundur.
Alasannya, masyarakat kecewa dengan kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan, serta dugaan keberpihakan pada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.
Faisal menyoroti masalah utang Indonesia. Di bawah pemerintahan Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp 8 kuadriliun, atau Rp8.000 triliun.
“Jadi, pemerintah membangun banyak hal tetapi tidak mau berusaha keras untuk meningkatkan pendapatan,” kata Faisal.
Ia memperkirakan bahwa jika Prabowo menjabat sebagai presiden, utang Indonesia dapat meningkat menjadi dua kali lipat, atau Rp 16 ribu triliun, dan beban utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.
Faisal mengatakan Sri Mulyani paling mungkin untuk memutuskan keluar dari Kabinet Indonesia Maju. Tapi Ani tidak menjawab atau menentang soal itu.
Saat ditemui wartawan di Istana Negara pekan lalu, Menkeu enggan memberikan penjelasan terkait isu itu. Ia mengaku tetap fokus pada pekerjaan saat ini.
.png)
