Musrenbang tersebut dibukan langsung oleh Bupati KKA Abdul Haris, SH yang ditandai dengan pemukulan Gong.
Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) mengatakan, Musrenbang pada tahun ini mengambil tema pembangunan yakni “Penguatan Sumber Daya Manusia, Ketahanan Ekonomi, serta Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Transparan."
"Pemilihan tema pembangunan diatas disusun sebagai bentuk harmonisasi kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terhadap Perintah Kabupaten dan gambaran dari realitas kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan indikator makro pembangunan," ujar Haris.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri Angka kemiskinan makro dari 7,51% di tahun 2022 diharapkan turun menjadi 6% di tahun 2024.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 69,61 di tahun 2022 diupayakan menjadi 74,21 di tahun 2024.
Lebih lanjut suami Heryana, SE menambahkan, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 71,64 % di tahun 2022 menjadi 68,70 % di tahun 2024 Laju pertumbuhan ekonomi (tanpa migas) dari 3,62 % ditahun 2022 diupayakan mencapai 3,97-4,97 % di tahun 2024;
Indeks gini ratio 3,31 di tahun 2022 menjadi 0,26 di tahun 2024 Nilai SAKIP di tahun 2022 mendapatkan predikat B dan tetap pada predikat B dengan poin nilai yang meningkat di tahun 2024.
"Melalui tema pembangunan diatas, saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan fokus dalam 4 (empat) prioritas pembangunan yaitu:
Pemantapan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing, pengembangan dan pemantapan sumber daya ekonomi dan investasi daerah, peningkatan infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah, peningkatan tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban di masyarakat," tuturnya.
Orang nomor satu di Kepulauan Anambas mengaku, Pemilihan tema pembangunan diatas juga disejalankan dengan isu-isu yang menjadi perhatian bersama saat ini yaitu isu Pengentasan Kemiskinan dan Stunting disamping isu Pemilihan Presiden, Anggota Legislatif dan Kepala Daerah.
Isu pengentasan kemiskinan dan Stunting adalah 2 (dua) isu yang saling mendukung. Pengentasan Kemiskinan dilihat dari sektor Sosial dan sektor ekonomi akan menstimulan rasa kesetiakawanan sosial untuk membantu masyarakat yang dalam kondisi tidak berdaya sehingga dapat berdayaguna dan Isu Stunting membuat kita lebih memperhatikan tumbuh kembangnya generasi penerus bangsa untuk menciptakan SDM tangguh.
"Saat ini isu Kemiskinan Ekstrem sedang mencuat dengan terbitnya Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem yang memerintahkan bagi pemerintah kabupaten agar melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten dan kota menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah di desa dan kelurahan.
Menyusun program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten / Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat, memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat," paparnya.
Pada kesempatan yang berbahagia ini sambungnya, marilah bersama-sama pada program dan kegiatan perencanaan pembangunan untuk tahun 2024 untuk fokus pada pemantapan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing yang diusahakan melalui penyediaan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Serta menyiapkan program/bantuan pendidikan dan kesehatan secara tepat sasaran percepatan perbaikan gizi Pada kesempatan yang berbahagia ini, sambungnya.
Marilah bersama-sama pada program dan kegiatan perencanaan pembangunan untuk tahun 2024 untuk fokus pada Pemantapan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing; yang diusahakan melalui penyediaan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta menyiapkan program/bantuan pendidikan dan kesehatan secara tepat sasaran.
Percepatan perbaikan gizi masyarakat, termasuk pencegahan dan penanganan stunting melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. "Pengembangan dan pemantapan sumber daya ekonomi dan investasi daerah, yang diusahakan melalui peningkatan daya beli masyarakat dengan mengupayakan harga-harga kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau serta ketersedian barang yang terjamin di pasaran.
Meningkatkan cadangan logistik di daerah melalui penguatan sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan ketahan pangan, fasilitasi akses pembiayaan melalui dana bergulir bagi pengusaha mikro, pendampingan dan pelatihan bagi koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta tenaga kerja terutama pada sektor Pariwisata, Pertanian, Perikanan dan Perkebunan.
Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan menciptakan lapangan kerja baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang sudah ada, Membina dan menggerakkan peran serta perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Daerah, dan Desa dalam meningkatkan iklim perekonomian daerah," tuturnya.
Masih kata dia, peningkatan infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah; yang diusahakan melalui Ketersediaan moda dan jalur transportasi laut dan udara yang mendukung transportasi logistik dari luar kabupaten dan/atau provinsi.
Menuntaskan penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang jalur logistik masyarakat dan penyimpanan logistik, meningkatkan ketersediaan air bersih, sarana sanitasi, dan penataan lingkungan untuk meningkatkan kualitas permukiman masyarakat terutama pada kawasan kumuh.
Memberikan bantuan perbaikan rumah, pembangunan rumah baru atau relokasi pada rumah tidak layak huni serta fasilitasi lahan perumahan bagi penerima manfaat."Peningkatan tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Menyalurkan bantuan sosial dan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran dengan menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai data dasar dan sumber utama dalam penetapan penerima manfaat program.
Pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) dan penetapan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan, mendorong kepesertaan keluarga miskin sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
Memprioritaskan penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan program padat karya," ucapnya.
Pihaknya juga mengingatkan kembali, kepada semua terutama kepada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, DPRD, instansi vertikal, sektor swasta, Pemerintah Desa, dan LSM, Ormas dan komunitas serta masyarakat luas, tak henti-hentinya marilah kita bangun kolaborasi bersama dalam mempercepat pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas menuju Kabupaten Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah (Anambas Bermadah).